Copyright 2015 - Custom text here
  • KPU Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah

  • KPU Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah

  • KPU Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah

  • KPU Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah

Nanga Bulik, kpu-lamandaukab.go.id - Untuk kampanye, UU No 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada membagi pembiayaan kampanye jadi dua kelompok. Pertama, ditanggung negara melalui APBD dan kedua, ditanggung peserta pemilihan/partai politik pengusung.

Nanga Bulik, kpu-lamandaukab.go.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa KPU tidak mempersoalkan jika DPR ingin merevisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Meski demikian, Hadar mengingatkan agar DPR tidak bekerja terlalu lama, karena dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan pilkada serentak 2015.

Nanga Bulik, kpu-lamandaukab.go.id - Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang penting dalam menyongsong tahapan pilkada. Hal ini karena PPID yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Nanga Bulik, kpu-lamandaukab.go.id - Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Kalimantan Barat (Kalbar), Ketua KPU Provinsi Kalbar, Umi Rifdiyawaty menjelaskan bahwa komisioner dan sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak boleh menutup akses informasi kepemiluan kepada publik, Kamis (7/5).